Social Items

SINERGI : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat berbincang dengan Presiden RI Joko Widodo, baru-baru ini.


JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie menuturkan, bahwa ada arahan langsung yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo untuk Provinsi Kaltara pada saat Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2019 di Jakarta pada Kamis (28/11) malam lalu. Arahan itu, adalah agar rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan segera dimulai pada 2020. Dan, Presiden akan memantau terus perkembangannya.
“Menurut Presiden, PLTA Kayan merupakan salah satu sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya. Lewat PLTA Kayan juga akan meningkatkan competitiveness Indonesia, atau Indonesia yang berdaya saing,” kata Irianto mengutip arahap Presiden.

Kenapa demikian? Menurut Irianto, Presiden memproyeksikan akan terjadinya penghematan biaya produksi atau production cost tenaga listrik. Di mana selama ini, apabila mengandalkan batubara biaya produksi bisa mencapai USD 6 hingga 7 sen, sementara apabila menggunakan hydro power hanya sekitar USD 2 sen.

“Pak Jokowi berharap, dengan pemanfaatan hydro power ini, investor akan berdatangan ke Indonesia, khususnya Kaltara. Sekali lagi, ini penegasan dari Pak Presiden,” ucap Gubernur. Dari PLTA Kayan, diharapkan energi listrik yang dapat dihasilkan mencapai 11 ribu megawatt (MW).

Tak hanya PLTA Kayan, di Kaltara juga akan dibangun PLTA di Sungai Mentarang, Kabupaten Malinau. Oleh Presiden Jokowi, PLTA dengan kapasitas 1.375 Megawatt (MW) ini juga didorong percepatannya. “Pak Presiden mendorong percepatan pembangunan dua hydro power di Kaltara ini,” imbuhnya.

Untuk diketahui, PLTA Mentarang rencananya dibangun atas kerjasama dua perusahaan. Yaitu Kayan Hidro Power Nusantara atau PT Kayan Investama Internasional (KII) Group dari Indonesia, dengan Sarawak Energy Berhad (SEB) dari Malaysia.

//GRAFIS\\

Irianto juga mengupayakan untuk memenuhi arahan Presiden terkait dengan pencarian sumber baru pertumbuhan ekonomi, selain hydro power. Ini sekaitan dengan transformasi ekonomi yang tengah dikejar oleh pemerintah.

“Selama ini Indonesia banyak mengekspor komoditas dalam bentuk bahan mentah, seperti nikel, timah, bauksit, hingga batu bara. Padahal, apabila komoditas tersebut diolah sehingga menghasilkan produk turunan berupa barang jadi atau setengah jadi maka akan memiliki nilai tambah yang lebih besar,” urai Gubernur.

Mengulang pernyataan Presiden, Irianto menganalogikan batubara yang apabila diolah menjadi DME atau polypropylene bisa mengganti impor Indoensia atas LPG, atau mengganti impor bahan-bahan baku untuk pakaian. “Demikian juga dengan produk lain seperti kelapa sawit yang bisa diolah menjadi biodiesel, dan nikel, mangan, serta cobalt yang produk turunannya bisa menjadi bahan untuk lithium baterai,” ungkap Irianto.

Lebih jauh, Presiden menyebut, pemerintah tengah mengatur strategi besar bisnis negara agar Indonesia bisa menjadi pemain besar penghasil produksi lithium baterai dunia. “Ke depan yang namanya mobil listrik itu pasti akan besar-besaran diproduksi karena orang sudah tidak senang lagi menggunakan energi fosil,” ulas Gubernur.

Potensi lainnya adalah melalui pengembangan destinasi pariwisata baru. Pemerintah kini tengah berfokus mengerjakan 10 Bali baru, di mana 5 destinasi pertama yaitu Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, Danau Toba, dan Manado ditargetkan selesai pada 2020. “Di destinasi wisata itu, airport terminal dibesarkan, runway diperpanjang semuanya, jalan menuju tempat-tempat wisata dikerjakan semuanya,” jelas Irianto.

Di samping itu, untuk bisa bertahan dalam situasi global yang tidak menentu adalah dengan tetap optimis. Terkait hal ini, Presiden mengajak para pelaku usaha dan investor untuk tidak ragu-ragu jika hendak menanamkan investasinya. Karena menurut Presiden, pemerintah kini tengah membangun iklim investasi yang lebih baik.

Salah satu caranya yaitu dengan penyederhanaan regulasi dan birokrasi melalui pembuatan omnibus law dan pemangkasan eselon. “Para pengusaha, jangan sampai ada yang menyampaikan wait and see. Kalau mau investasi, investasi lah karena kita akan memperbaiki iklim investasi itu,” tutup Irianto.(humas)

Gubernur: PLTA Kayan untuk Indonesia Berdaya Saing

SUARA KALTARA
SINERGI : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat berbincang dengan Presiden RI Joko Widodo, baru-baru ini.


JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie menuturkan, bahwa ada arahan langsung yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo untuk Provinsi Kaltara pada saat Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2019 di Jakarta pada Kamis (28/11) malam lalu. Arahan itu, adalah agar rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan segera dimulai pada 2020. Dan, Presiden akan memantau terus perkembangannya.
“Menurut Presiden, PLTA Kayan merupakan salah satu sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya. Lewat PLTA Kayan juga akan meningkatkan competitiveness Indonesia, atau Indonesia yang berdaya saing,” kata Irianto mengutip arahap Presiden.

Kenapa demikian? Menurut Irianto, Presiden memproyeksikan akan terjadinya penghematan biaya produksi atau production cost tenaga listrik. Di mana selama ini, apabila mengandalkan batubara biaya produksi bisa mencapai USD 6 hingga 7 sen, sementara apabila menggunakan hydro power hanya sekitar USD 2 sen.

“Pak Jokowi berharap, dengan pemanfaatan hydro power ini, investor akan berdatangan ke Indonesia, khususnya Kaltara. Sekali lagi, ini penegasan dari Pak Presiden,” ucap Gubernur. Dari PLTA Kayan, diharapkan energi listrik yang dapat dihasilkan mencapai 11 ribu megawatt (MW).

Tak hanya PLTA Kayan, di Kaltara juga akan dibangun PLTA di Sungai Mentarang, Kabupaten Malinau. Oleh Presiden Jokowi, PLTA dengan kapasitas 1.375 Megawatt (MW) ini juga didorong percepatannya. “Pak Presiden mendorong percepatan pembangunan dua hydro power di Kaltara ini,” imbuhnya.

Untuk diketahui, PLTA Mentarang rencananya dibangun atas kerjasama dua perusahaan. Yaitu Kayan Hidro Power Nusantara atau PT Kayan Investama Internasional (KII) Group dari Indonesia, dengan Sarawak Energy Berhad (SEB) dari Malaysia.

//GRAFIS\\

Irianto juga mengupayakan untuk memenuhi arahan Presiden terkait dengan pencarian sumber baru pertumbuhan ekonomi, selain hydro power. Ini sekaitan dengan transformasi ekonomi yang tengah dikejar oleh pemerintah.

“Selama ini Indonesia banyak mengekspor komoditas dalam bentuk bahan mentah, seperti nikel, timah, bauksit, hingga batu bara. Padahal, apabila komoditas tersebut diolah sehingga menghasilkan produk turunan berupa barang jadi atau setengah jadi maka akan memiliki nilai tambah yang lebih besar,” urai Gubernur.

Mengulang pernyataan Presiden, Irianto menganalogikan batubara yang apabila diolah menjadi DME atau polypropylene bisa mengganti impor Indoensia atas LPG, atau mengganti impor bahan-bahan baku untuk pakaian. “Demikian juga dengan produk lain seperti kelapa sawit yang bisa diolah menjadi biodiesel, dan nikel, mangan, serta cobalt yang produk turunannya bisa menjadi bahan untuk lithium baterai,” ungkap Irianto.

Lebih jauh, Presiden menyebut, pemerintah tengah mengatur strategi besar bisnis negara agar Indonesia bisa menjadi pemain besar penghasil produksi lithium baterai dunia. “Ke depan yang namanya mobil listrik itu pasti akan besar-besaran diproduksi karena orang sudah tidak senang lagi menggunakan energi fosil,” ulas Gubernur.

Potensi lainnya adalah melalui pengembangan destinasi pariwisata baru. Pemerintah kini tengah berfokus mengerjakan 10 Bali baru, di mana 5 destinasi pertama yaitu Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, Danau Toba, dan Manado ditargetkan selesai pada 2020. “Di destinasi wisata itu, airport terminal dibesarkan, runway diperpanjang semuanya, jalan menuju tempat-tempat wisata dikerjakan semuanya,” jelas Irianto.

Di samping itu, untuk bisa bertahan dalam situasi global yang tidak menentu adalah dengan tetap optimis. Terkait hal ini, Presiden mengajak para pelaku usaha dan investor untuk tidak ragu-ragu jika hendak menanamkan investasinya. Karena menurut Presiden, pemerintah kini tengah membangun iklim investasi yang lebih baik.

Salah satu caranya yaitu dengan penyederhanaan regulasi dan birokrasi melalui pembuatan omnibus law dan pemangkasan eselon. “Para pengusaha, jangan sampai ada yang menyampaikan wait and see. Kalau mau investasi, investasi lah karena kita akan memperbaiki iklim investasi itu,” tutup Irianto.(humas)

No comments