Social Items


DUKUNGAN
: Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie dan Ketua DPW Perhiptani Kaltara berfoto bersama penyuluh, poktan dan gapoktan penerima bantuan dari pemerintah, Kamis (27/8).


TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie meminta agar setiap penyuluh pertanian mampu meningkatkan dan menumbuhkembangkan kelembagaan ekonomi pertanian (KEP) dengan cara meningkatkan kinerja pengawalan. Ini dikarenakan, potensi besar pertanian di Kaltara belum termaksimalkan. Lantaran, lemahnya intervensi inovasi dan sharing teknologi kepada petani di Kaltara.


“Untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha yang profesional, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Untuk itu, kapasitas dan kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha terus ditingkatkan. Salah satunya, melalui penyuluhan dengan pendekatan pembinaan kelembagaan petani yang mencakup penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani sehingga petani dapat berkumpul untuk menumbuhkembangkan kelembagaannya menjadi KEP yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan,” kata Gubernur saat membuka Rapat Kerja I Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Provinsi Kaltara Tahun 2020, Kamis (27/8) pagi.


Irianto berharap keberadaan KEP di Kaltara dapat diarahkan untuk membentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan, kultur petani dan potensi wilayah serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Kaltara sendiri, sesuai data DPKP Kaltara, setidaknya ada 1.778 kelompok tani, 213 gabungan kelompok tani dan 38 KEP (selengkapnya lihat grafis).


“Dalam UU No. 19/2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Meski dalam kenyataannya, belum terealisasi secara optimal. Namun, tetap harus diupayakan,” jelas Irianto.

Dalam hal ini, penyuluhan pertanian sangat diperlukan untuk membantu petani agar mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi sendiri, sehingga didalam kelembagaan ekonomi petani, perlu ada penumbuhan kesadaran bagi petani tentang pengaruh luar yang membatasi usahanya, serta identifikasi kebutuhan kebutuhan yang timbul akibat pengaruh tersebut untuk selanjutnya menentukan pemenuhannya.


Terkait hal tersebut, utamanya dalam perkembangan pertanian, dalam hal upaya peningkatan kesejahteraan petani maka Perhiptani sebagai organisasi, harus melihat peran dan fungsi yang diembannya. “Tak sekedar menjadi organisasi untuk ngumpul-ngumpul. Terpenting lagi, setiap orang yang terhimpun dalam Perhiptani harus mampu menjaga kekompakan, dan akhirnya mampu memberi manfaat bagi banyak orang,” ucap Irianto.


“Didalam Perhiptani, banyak penyuluh. Penyuluh adalah orang terpilih. Untuk itu, penyuluh harus pandai berkomunikasi yang baik. Penyuluh juga harus menjalankan sifat-safat Rasulullah. Yakni, sidiq (jujur), amanah (bisa dipercaya), fathonah (cerdas), dan tabligh (menyampaikan). Tak kalah pentingnya, penyuluh juga harus membaca setiap aturan yang terkait dengan tugasnya sebagai penyuluh, dan terkait masalah pertanian,” imbuh Gubernur. Guna meningkatkan semangat penyuluh, Pemprov Kaltara sesuai kebijakan Gubernur diberikan insentif juga bantuan.(humas / YN)

Gubernur : Penyuluh Adalah Orang Terpilih

SUARA KALTARA


DUKUNGAN
: Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie dan Ketua DPW Perhiptani Kaltara berfoto bersama penyuluh, poktan dan gapoktan penerima bantuan dari pemerintah, Kamis (27/8).


TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie meminta agar setiap penyuluh pertanian mampu meningkatkan dan menumbuhkembangkan kelembagaan ekonomi pertanian (KEP) dengan cara meningkatkan kinerja pengawalan. Ini dikarenakan, potensi besar pertanian di Kaltara belum termaksimalkan. Lantaran, lemahnya intervensi inovasi dan sharing teknologi kepada petani di Kaltara.


“Untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha yang profesional, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Untuk itu, kapasitas dan kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha terus ditingkatkan. Salah satunya, melalui penyuluhan dengan pendekatan pembinaan kelembagaan petani yang mencakup penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani sehingga petani dapat berkumpul untuk menumbuhkembangkan kelembagaannya menjadi KEP yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan,” kata Gubernur saat membuka Rapat Kerja I Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Provinsi Kaltara Tahun 2020, Kamis (27/8) pagi.


Irianto berharap keberadaan KEP di Kaltara dapat diarahkan untuk membentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan, kultur petani dan potensi wilayah serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Kaltara sendiri, sesuai data DPKP Kaltara, setidaknya ada 1.778 kelompok tani, 213 gabungan kelompok tani dan 38 KEP (selengkapnya lihat grafis).


“Dalam UU No. 19/2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Meski dalam kenyataannya, belum terealisasi secara optimal. Namun, tetap harus diupayakan,” jelas Irianto.

Dalam hal ini, penyuluhan pertanian sangat diperlukan untuk membantu petani agar mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi sendiri, sehingga didalam kelembagaan ekonomi petani, perlu ada penumbuhan kesadaran bagi petani tentang pengaruh luar yang membatasi usahanya, serta identifikasi kebutuhan kebutuhan yang timbul akibat pengaruh tersebut untuk selanjutnya menentukan pemenuhannya.


Terkait hal tersebut, utamanya dalam perkembangan pertanian, dalam hal upaya peningkatan kesejahteraan petani maka Perhiptani sebagai organisasi, harus melihat peran dan fungsi yang diembannya. “Tak sekedar menjadi organisasi untuk ngumpul-ngumpul. Terpenting lagi, setiap orang yang terhimpun dalam Perhiptani harus mampu menjaga kekompakan, dan akhirnya mampu memberi manfaat bagi banyak orang,” ucap Irianto.


“Didalam Perhiptani, banyak penyuluh. Penyuluh adalah orang terpilih. Untuk itu, penyuluh harus pandai berkomunikasi yang baik. Penyuluh juga harus menjalankan sifat-safat Rasulullah. Yakni, sidiq (jujur), amanah (bisa dipercaya), fathonah (cerdas), dan tabligh (menyampaikan). Tak kalah pentingnya, penyuluh juga harus membaca setiap aturan yang terkait dengan tugasnya sebagai penyuluh, dan terkait masalah pertanian,” imbuh Gubernur. Guna meningkatkan semangat penyuluh, Pemprov Kaltara sesuai kebijakan Gubernur diberikan insentif juga bantuan.(humas / YN)

No comments